KPK Ungkap Dugaan Korupsi Bupati Pekalongan via Grup WA, Keluarga Terima Rp19 Miliar

Penyelidikan KPK terhadap Dugaan Korupsi Bupati Pekalongan

KPK mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Awalnya, kasus ini muncul dari laporan staf di Grup WhatsApp Belanja RSUD terkait penarikan uang untuk kepentingan pribadi Bupati. Dari pengawasan intensif, KPK menemukan adanya aliran dana sebesar Rp46 miliar yang mengalir ke perusahaan keluarga Fadia.

Dari total dana tersebut, sekitar Rp19 miliar diduga dinikmati oleh keluarga Bupati. Akibatnya, Fadia kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari pertama hingga 23 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pengungkapan Melalui Komunikasi di Grup WhatsApp

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa KPK mengendus komunikasi insentif di Grup WhatsApp Belanja RSUD. Di dalam grup tersebut, para staf melaporkan setiap penarikan uang yang ditujukan untuk kepentingan pribadi Bupati.

“Setiap pengambilan uang untuk Bupati, staf selalu melaporkan, mendokumentasikan, dan mengirimkannya melalui WA Grup tersebut,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurut Asep, KPK mensinyalir bahwa Grup tersebut menjadi sarana koordinasi dan laporan distribusi uang hasil korupsi yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Aliran Dana Mengalir ke Perusahaan Keluarga

KPK mengungkap aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut terdapat aliran uang sebesar Rp46 miliar yang masuk ke PT RNB, perusahaan yang didirikan oleh suami dan anak Fadia.

Selama tahun 2025, perusahaan tersebut mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. PT RNB mengerjakan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga rumah sakit daerah (RSUD), serta satu kecamatan.

“Sepanjang periode 2023 hingga 2026 terdapat transaksi yang masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak perusahaan tersebut dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

Dari total uang tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji pegawai outsourcing. Sementara sisanya diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati.

Pembagian Uang yang Diduga Diterima

KPK merinci pembagian uang yang diduga diterima sejumlah pihak, antara lain Rp5,5 miliar untuk Fadia Arafiq, Rp1,1 miliar untuk suaminya berinisial ASH, Rp2,3 miliar untuk RUL selaku Direktur PT RNB, Rp4,6 miliar untuk anaknya MSA, serta Rp2,5 miliar untuk anak lainnya MHN. Selain itu, terdapat penarikan tunai sekitar Rp3 miliar.

Penetapan Tersangka dan Tahanan

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan pada tahun anggaran 2023–2026.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka yaitu saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025–2030,” kata Asep.

Fadia kini ditahan selama 20 hari pertama hingga 23 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kasus tersebut, ia dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sebelumnya, KPK menangkap Fadia melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3/2026) dini hari di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, ia diamankan bersama dua orang yang merupakan ajudan dan orang kepercayaannya.

Selain itu, total 11 orang lainnya turut diamankan oleh tim KPK, dengan rincian 10 orang ditangkap di Pekalongan pada Senin (2/3/2026), sementara satu orang lainnya datang ke KPK setelah dihubungi penyidik.

Pertama Kalinya Penerapan Pasal Benturan Kepentingan

KPK menyatakan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, merupakan yang pertama kali dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan konstruksi perkara dengan penggunaan pasal benturan kepentingan dalam kasus tertangkap tangan di Pekalongan menjadi preseden baru dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia.

“Konstruksi perkara dan pengenaan Pasal 12 huruf i dalam peristiwa tertangkap tangan di Pekalongan ini adalah yang pertama di KPK,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Kamis (5/3/2026).

Menurut Budi, langkah tersebut menunjukkan bahwa modus tindak pidana korupsi terus berkembang dan semakin kompleks. Para pelaku, kata dia, kini menggunakan berbagai cara yang semakin rumit untuk menyamarkan praktik rasuah.

Karena itu, KPK menilai dukungan publik serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam upaya mengungkap praktik korupsi.

Salah satu pihak yang berperan penting dalam mendukung pengungkapan kasus semacam ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam memberikan informasi terkait aliran transaksi keuangan.

“Dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait seperti PPATK sangat penting, baik dalam bentuk informasi, data, maupun transaksi keuangan sehingga bisa membuka ruang gelap terjadinya praktik rasuah ini,” ujar Budi.

Harta Kekayaan Kakak Fairuz Arafiq

Berdasarkan LHKPN yang disampaikan ke KPK pada 30 Maret 2024, Fadia Arafiq tercatat memiliki total kekayaan Rp 85.623.500.000 atau sekitar Rp 85,6 miliar. Dari total tersebut, aset terbesar berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 74.290.000.000.

Fadia tercatat memiliki 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, yakni Kota Pekalongan, Semarang, Bogor, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Selain properti, Fadia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai total Rp 1.180.000.000.

Dalam laporannya, ia tercatat memiliki dua unit mobil, yakni Hyundai Minibus tahun 2013, hasil sendiri, senilai Rp 200.000.000, serta Alphard X A/T tahun 2028, hasil sendiri, dengan nilai Rp 980.000.000.

Tak hanya itu, Fadia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 3.020.000.000, kas dan setara kas Rp 10.333.500.000, serta utang sebesar Rp 3,2 miliar. Dengan rincian tersebut, total kekayaan Fadia Arafiq sebagaimana tercantum dalam LHKPN mencapai Rp 85,6.

Berbagi :