Seskab Bantah MBG Kurangi Dana Pendidikan, Tiyo BEM UGM Minta Data Terbuka

Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat

Tiyo Ardianto, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Tiyo, pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab kegelisahan publik yang sebenarnya. Ia menilai bahwa penjelasan pemerintah belum cukup untuk mengklarifikasi isu-isu yang muncul terkait dampak MBG terhadap anggaran pendidikan nasional.

Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan bahwa porsi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN tetap terpenuhi meskipun program tersebut dijalankan. Namun, Tiyo menilai pernyataan tersebut terkesan menutup mata terhadap persoalan yang sebenarnya diperdebatkan oleh publik.

Menurutnya, polemik mengenai MBG tidak cukup dijawab dengan klaim sepihak tanpa disertai transparansi data anggaran secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana dana pendidikan dialokasikan, terutama karena pembiayaan program MBG juga masuk dalam pos tersebut.

"Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab menunjukkan keterbukaan data dan akuntabilitas belanja ratusan triliun rupiah uang rakyat. Bukan menyodorkan keberhasilan semu, pamer pencairan anggaran Rp 32 triliun dalam waktu 1,5 bulan. Bukan menuduh melakukan pelanggaran HAM, atau malah merespons kritik dengan emoji monyet," katanya melalui keterangan tertulis.

Perhitungan Anggaran yang Perlu Diperhatikan

Tiyo juga memaparkan perhitungan anggaran yang menurutnya perlu diperhatikan publik. Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, jika dikurangi alokasi program MBG sebesar Rp223,5 triliun, maka sisa dana pendidikan menjadi Rp545,5 triliun. Angka tersebut dinilai lebih rendah sekitar Rp62,8 triliun dibanding dengan total anggaran pendidikan pada APBN 2023 yang mencapai Rp608,3 triliun.

Bagi Tiyo, program MBG sebenarnya merupakan bentuk intervensi untuk mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting, bukan inti dari layanan pendidikan. "Jika MBG terus dipaksakan dalam pos pendidikan, indikator pendidikan apa yang menjadi output utamanya?" ujarnya.

Sekolah Rakyat Perlu Dikaji Lebih Lanjut

Selain MBG, Tiyo juga menyoroti soal Sekolah Rakyat yang diklaim sebagai solusi anak putus sekolah. Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah program untuk menutupi kegagalan sistemik. Negara mestinya menjamin pendidikan berkualitas, merata, dan berkeadilan. Desain Sekolah Rakyat juga dianggap sebagai kesalahan negara dalam mengidentifikasi permasalahan sistemik.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, ada 3.793.494 anak usia 7-18 tahun dalam kategori putus sekolah, dan total ada 4.160.429 anak tidak/pernah sekolah. Namun data Seskab, Sekolah Rakyat hanya menampung 16 ribu siswa di 166 titik. Artinya Sekolah Rakyat hanya menampung 0,42 persen anak putus sekolah atau 0,38 persen anak tidak/pernah sekolah.

Biaya yang dialokasikan untuk siswa Sekolah Rakyat yang mencapai Rp 48,2 juta per tahun justru lebih besar dibanding satuan biaya BOS reguler 2025 yang hanya Rp 940 ribu hingga Rp 1,69 juta per siswa.

"Berdasarkan data tersebut, program Sekolah Rakyat masih sangat memerlukan kajian. Kajian itu untuk menjawab seberapa besar anggaran yang dibutuhkan dan seberapa banyak Sekolah Rakyat yang harus dibangun untuk menekan angka putus sekolah, berapa biaya menarik kembali 1 anak ke Sekolah Rakyat dibanding memperkuat sekolah reguler, dan berapa penurunan bersih angka putus sekolah," katanya.

Kritik Terhadap Renovasi Sekolah dan Insentif Guru Honorer

Renovasi 16.000 sekolah di rezim Prabowo yang diklaim Teddy pun dipatahkan Tiyo melalui data dokumen pendahuluan Juknis Revitalisasi Satpen TA 2025 yang menunjukkan 980 ribu ruang kelas rusak sedang-berat di 174 ribu satuan pendidikan. Negara membiarkan ketidaklayakan berlangsung.

Pun terkait kenaikan insentif Rp100.000 untuk guru honorer, ia menyebut kenaikan itu tak ubahnya penghinaan terhadap jasa guru di Indonesia. Klaim kenaikan tersebut justru menjadi pengakuan negara yang membiarkan ketidaklayakan berlangsung.

"Seandainya MBG dialihkan untuk menjamin kesejahteraan para guru, efek yang dihasilkan tentu mendorong mutu pembelajaran dan kondisi siswa di sekolah secara langsung. Belanja MBG selama satu bulan saja setara dengan belanja untuk tunjangan guru honorer selama 17 bulan dengan nominal Rp 3 juta per bulan per guru honorer di Indonesia," terangnya.

Tiyo menambahkan biaya MBG adalah hilangnya kesempatan untuk membiayai kesejahteraan jutaan tenaga pendidik, renovasi ribuan sekolah rusak, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, dana riset untuk kemajuan bangsa, dan berbagai biaya peluang lainnya.

"Kritik terhadap MBG dan alokasi anggaran pendidikan adalah kritik kebijakan, bukan serangan personal. Negara mestinya menjawab kritik dengan data, audit, dan pembuktian kinerja, sembari menjamin ruang aman bagi warga kampus dan masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat tanpa intimidasi. Masyarkat tidak bisa hanya disodori kesimpulan 'semua aman dan beres', sementara realitas struktural pendidikan kita masih babak belur," pungkasnya.

Berbagi :