Kepala BGN: Program Makan Gratis Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan 2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Peran dalam Pendidikan dan Ekonomi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, serta menjadi kebanggaan bangsa di masa depan. Dalam wawancara dengan podcaster Eddy Wijaya, Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program ini tidak mengganggu anggaran pendidikan tahun 2026.

Anggaran MBG dan Klasifikasi Pendanaan

Dadan menyatakan bahwa biaya program MBG tahun 2026 sebesar Rp 223 triliun diklasifikasikan sebagai anggaran pendidikan. Hal ini dilakukan karena target penerima manfaatnya adalah 59 juta anak sekolah. Sedangkan, bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, klasifikasinya masuk ke dalam anggaran kesehatan. Jika nanti lansia dan penyandang disabilitas mendapat MBG, maka akan masuk dalam anggaran sosial.

Pemerintah menganggarkan program MBG tahun ini sebesar Rp 335 triliun. Dari jumlah tersebut, 67 persen atau sebesar Rp 223,6 triliun berasal dari anggaran pendidikan. Sementara itu, 7 persen atau sebesar Rp 24,7 triliun berasal dari anggaran kesehatan, 6 persen melalui fungsi ekonomi sebesar Rp 19,7 triliun, dan dana cadangan sebesar 20 persen atau Rp 67 triliun.

“Dana cadangan itu menjadi bagian dari anggaran Bendahara Umum Negara yang sewaktu-waktu bisa dicairkan atas permintaan presiden,” jelas Dadan.

Kenaikan Anggaran Pendidikan

Tahun ini, anggaran pendidikan mengalami kenaikan signifikan dari Rp 724 triliun pada 2025 menjadi Rp 769 triliun pada 2026. Alokasi anggaran MBG pada 2026 tercatat sebesar Rp 268 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 71 triliun. Anggaran MBG tahun ini rencananya akan digunakan untuk pelaksanaan program sebesar Rp 255,5 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp 12,4 triliun.

Menurut Dadan, anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi justru meningkat. Ia juga menyebut jumlah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah justru meningkat, begitu pun tunjangan guru dan anggaran pembangunan sekolah rusak.

“Jadi anggaran BGN tidak mengambil dari anggaran pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi,” ucap Dadan.

Dampak Positif Program MBG

Selain berdampak positif pada gizi anak, Dadan juga menyebut program MBG berdampak positif pada kegiatan belajar-mengajar. Setelah adanya MBG, tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat signifikan dari 70 persen menjadi 95 persen. “Jadi ada peningkatan partisipasi sekolah, semangat belajarnya juga naik, dan ada rasa senang ada di sekolah karena kehadiran MBG,” tutur Dadan.

Dampak Ekonomi dari Program MBG

Dadan juga mengklaim bahwa program MBG membantu perekonomian. Hal ini terkait kritik terhadap penggunaan dana MBG per porsi sebesar Rp 15.000 dan Rp 5.000 yang digunakan untuk operasional dan insentif. Sebagian kalangan menganggap uang Rp 5.000 itu adalah sepertiga dari Rp 15.000, sehingga ada sebesar Rp 111,6 triliun dari Rp 335 triliun yang tidak tepat sasaran jika dana MBG diserahkan langsung ke orang tua murid maupun kantin sekolah.

Namun, Dadan menjelaskan bahwa sistem saat ini, yakni pengelolaan oleh SPPG, bisa membantu banyak UMKM. Ia menyatakan bahwa MBG bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 1,2 juta orang. Angka penjualan kendaraan bermotor juga diklaim naik setelah MBG beroperasi. Begitu pun nilai tukar petani yang juga naik.

“Jadi dari segi ekonomi ini menggerakkan seluruh unsur di masyarakat, terutama yang bergerak di bidang food and beverage,” imbuh Dadan penuh keyakinan.

Berbagi :